Inikah Anggaran Milik DPRD DKI?

By | October 4, 2017

12

Penandatanganan surat pengesahan APBD-P DKI Jakarta 2017, sempat tertunda karena Djarot Saiful Hidayat enggan mengesahkan karena menilai banyak anggaran yang tidak sesuai. Alasan lain karena tunjangan DPRD naik tiga kali lipat dari yang sebelumnya. DEWA POKER

Gubernur DKI Djarot, tidak mau mengebutkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk kenaikan tunjangan DPRD. Dia mengaku ada beberapa anggaran yang ia tolak, seperti kenaikan anggaran untuk kunjungan keluar negeri. Menurutnya itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010.

JUDI ONLINE “Dan mereka minta nilainya kira-kira tiga kali lipat dari SK Kemenkeu ini yang diminta penyesuainya makanya kalau berdasarkan dengan SK Kemenkeu itu enggak cukup dan saya bilang kalau enggak cukup yah sekamar berdua dong yah, sekamar berdua dong,” kata Djarot usai peresmian RPTRA Jaka Teratai, Jl Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10).

Djarot mengatakan bahwa, dimana dalam setiap kunjungan anggota DPRD ingin mendapatkan fasilitas kelas satu atau VVIP. POKER ONLINE

Namun setelah ada tarik ulur antara eksekutif dan legislatif akhirnya bertemu satu kesepahaman dan kesepakatan. “Untuk kunjungan keluar negeri itu aturannya di pusat. Saya ingatkan, kalian kalau berangkat ke luar negeri, izin ke Kemendagri. Saya saja kalau ke luar izin ke Kemendagri. Makanya aturannya pusat. Akhirnya mereka sepakat,” ungkapnya.

Biaya lain yang dipermasalahkan yang adalah biaya fantastis untuk rapat, yaitu dalam sekali rapat ketua DPRD mendapatkan Rp 3 juta.

djarot

“Saya sampaikan pokok-pokok pikiran nilainya dalam pergub itu. Termasuk biaya rapat. Pertama masih ngotot mereka. Untungnya Pak Pras enggak mau. Sekali rapat ketua Rp 3 juta, wakil Rp 2 juta anggota Rp 500 ribu. Makanya berapa biayanya sesuai aturan berapa? Ini yang perlu saya sampaikan,” katanya.

POKER ONLINE Mengenai transportasi, DPRD memilih untuk menerima tunjangan transportasi dari pada mobil dinas. Sebelumnya ada perdebatan dalam memutuskan tunjungan transportasi.

Menurut mantan Wali Kota Blitar ini, awalnya DPRD DKI menunjuk 3 merek mobil untuk dilakukan appraisal yaitu Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord, dan Toyota Camry. Tunjangan transportasi untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp 21,5 juta per tahun. DOMINO ONLINE

“Kalau anggota harus di bawah pimpinan. Kalau pimpinan 2.500 CC ke atas boleh. Kalau anggota harus di bawah dong, 2.400. Kalau mereka mengajukan harus setara Toyota Prado, enggak bisa dong. Akhirnya disepakati Accord atau setara,” tegas Djarot.

DOMINO ONLINE Setelah melakukan koordinasi dan dibicarakan ulang, akhirnya APBD-P diteken oleh Djarot dalam Rapim, Senin (2/10) kemarin. Maka disepakati nilai untuk tunjangan transport harus senilai harga mobil di bawah 2500 cc.

Hasil itu diperoleh berdasarkan pertimbangan harga 3 jenis mobil yang disesuaikan dengan kapasitas mesin di bawah 2500 cc, di antaranya Prado, Accord, dan Camry.

DOMINO ONLINE “Kemarin ada 3 yang di price, satu Prado, dua Accord, tiga Camry. Yang disepakati adalah Accord sehingga nilainya tuh Rp 21,5 juta belum dikurangi pajak,” katanya.

Mantan Wali Kota Blitar itu menyampaikan belum ada satupun mobil dinas anggota DPRD DKI yang dikembalikan sampai saat ini. Djarot berharap agar sesegera mungkin mobil dikembalikan ke Pemprov DKI. TEXAS HOLDEM

“Belum mengembalikan, tapi saya berharap bulan ini semua mobil dinas sudah ditarik. Sehingga nanti bisa kita ganti dengan tunjangan transportasi. Yang sudah disepakati bersama dan sesuai aturan,” ujarnya. JUDI ONLINE

Djarot menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan mengeluarkan tunjangan transportasi apabila mobil belum dikembalikan. Sehingga mobil masuk dulu baru tunjangan cair.

TEXAS HOLDEM“Sudah saya sampaikan sebelum mobil itu diterima oleh pemprov, maka tunjangan tidak bisa diturunkan. Jadi masuk dulu mobilnya baru tunjangan,” katanya

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *